in

E-TLE

Pengertian Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (Automatic Number Plate Recognition).

Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Dasar Hukum :

  • Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
  • Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
  • Peraturan Pemerintah no 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan.
  • Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  • Undang-undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 :
  • Ayat (1)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
  • Ayat (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
  • Undang-undang no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249  :
  • Ayat (3)  Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang -kurangnya meliputi : Butir d. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung.
  • Pasal 272 :
  • Ayat (1). Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
  • Ayat (2). Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

BEBERAPA APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK DETEKSI PELANGGARAN LALU LINTAS :

  1. PELANGGARAN APIL (TRAFFIC LIGHT).
  2. PELANGGARAN LAWAN ARUS.
  3. PELANGGARAN JALUR BUSWAY.
  4. TATA CARA PARKIR & BERHENTI.
  5. PELANGGARAN RAMBU & MARKA (YELLOW BOX JUNCTION, STOP LINE, RAMBU LARANGAN PARKIR / BERHENTI).
  6. DISTRACTION (PENGGUNAAN HANDPHONE SAAT BERKENDARA).
  7. TIDAK MENGGUNAKAN SAFETY BELT.
  8. PELANGGARAN BATAS KECEPATAN.
  9. PELANGGARAN NRKB YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN (GANJIL GENAP).

TITIK KAMERA E-TLE

  1. JPO DEPAN RATU PLAZA ARAH UTARA & SELATAN.
  2. JPO HOTEL SULTAN.
  3. JLNT JL. SUDIRMAN ARAH UTARA & SELATAN.
  4. JPO DEPAN KEMENPARIP RI.
  5. TL.BUNDARAN PATUNG KUDA.
  6. JL.MERDEKA SELATAN.
  7. TL.SARINAH ARAH UTARA & SELATAN.
  8. PERSIMPANGAN SEPANJANG KOTA TUA, GAJAH MADA, M.H. THAMRIN, SUDIRMAN S.D BLOK M.
  9. PERSIMPANGAN SEPANJANG GROGOL S.D PANCORAN.
  10. PERSIMPANGAN SEPANJANG HALIM  S.D CEMPAKA PUTIH.

MANFAAT E-TLE

PENEGAKAN HUKUM

TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS GAKKUM, JAMINAN ASAS TRANSPARANSI, AKUNTABEL DAN KEPASTIAN HUKUM YG DIBUKTIKAN SECARA SCIENTIFIC BERDASARKAN REKAMAN HASIL BUKTI PELANGGARAN

SMART CITY

SBG BENTUK KONTRIBUSI POLRI DLM MEWUJUDKAN JAKARTA SBG SMART CITY & SEJALAN DGN REFORMASI BIROKRASI

PENINGKATAN PAD

MENINGKATKAN PAD PROV DKI JAKARTA DARI SEKTOR PAJAK RANMOR KHUSUSNYA BEA BALIK NAMA (TERTIB ADM KEPEMILIKAN RANMOR)

BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS

MENINGKATKAN BUDAYA TERTIB MASY DALAM BERLALU LINTAS, YG MERUPAKAN DETERRENCE EFFECT DARI ADANYA SISTEM ETLE

MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

MENJADI TRIGGER SUPPORT TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH LAINNYA (SEBAGAI CONTOH PENERAPAN PEMBATASAN KENDARAAN GANJIL – GENAP).

Written by admin

PERLINDUNGAN ANAK

PORNOGRAFI