in

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA MENOLAK PERMOHONAN PRAPERADILAN TERSANGKA MINA LIANA

Polres Metro Jakata Utara menghadapi gugatan praperadilan oleh tersangka atas nama Mina Liana. Gugatan tersebut ditujukan berdasarkan laporan polisi terhadap pelapor Sdr. Yohan Sutandar yang diduga melakukan tindak pidana 167 KUHP, memasuki pekarangan tanpa seizin pemilik.

Dalam persidangan yang digelar pada hari Selasa, 17 September 2019, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara masuk dalam agenda putusan, yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Agung Purbantoro, SH, MH yang dibantu Panitera Pengganti Arie Palti, SH, MH, dari pihak tersangka memberikan kuasa kepada  Kantor Hukum TRP & PARTNERS. Sedangkan dari tim Kuasa Hukum Polres Metro Jakarta Utara dihadiri oleh Kompol Netty R. Siagian, SH, MM Dkk dari Bidkum Polda Metro Jaya.

Hakim dalam putusanya memberikan pertimbangan “bahwa Polres Metro Jakarta Utara selaku Termohon sudah melakukan pemanggilan kepada Tersangka untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum namun Tersangka tidak hadir dengan kepatutan hukum, sehingga Penyidik Polres Metro Jakarta Utara mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan untuk menangkap Tersangka di kediaman Tersangka berdasarkan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun Tersangka tetap tidak diketemukan, Penyidik Polres Metro Jakarta Utara pada saat melakukan penangkapan mengikutsertakan ketua RT setempat. Dikarenakan Tersangka tidak ditemukan maka Penyidik Polres Metro Jakarta Utara menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Maka Hakim mempertimbangkan adannya aturan Surat Edaran Mahkamamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Pencarian Orang (DPO). Maka haruslah permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon haruslah tidak dapat diterima ,” ucap hakim tunggal Praperadilan pada hari Selasa (17/9/2019) di PN Jakarta Utara.

Sekarang sudah jelas berdasarkan putusan apa yang dilakukan Penyidik Polres Metro Jakarta Utara tidak ada satu pun yang dilanggar baik dalam kode Etik maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta sudah mengacu pada Hukum Acara Pidana maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, “ ucap Netty.

Atas putusan tersebut membuktikan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penetapan Tersangka dan Penertiban DPO sudah dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku.(TIM IV)

Written by jesaya siahaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prostitusi Online

4 Pengamen Korban Salah Tangkap Ajukan Praperadilan Ganti Rugi Rp 750,9 Juta