in

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Bahwa kebutuhan akan tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang mengakibatkan meningkatkan berkembangnya sengketa pertanahan dan terdapat tumpang tindih Sertipikat  dan berujung pada proses pidana yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok tertentu sehingga menimbulkan kondisi yang tidak tertib, yaitu sengekta/konflik tanah/lahan.

Beberapa penyebab munculnya sengketa/konflik tanah/lahan

  • Perubahan status tanah paska diundangkannya UUPA
  • Sumber daya tanah terbatas /penduduk bertambah
  • Tanah menjadi komoditas ekonomi
  • Ketimpangan penguasaan tanah
  • Kepedulian sertipikasi hak atas tanah masih rendah
  • Belum terdaftarnya seluruh bidang tanah

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan bahwa untuk mendapatkan penyelesaian sengketa tanah jika kasus tersebut bilamana belum sampai berkembang ke peradilan, berdasarkan pasal 24 kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN dapat pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah

Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah.

Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri melakukan :

  • Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, yaitu pembatalan terhadap hak atas tanah.
  • Keputusan Pembatalan Sertifikat, yaitu pembatalan terhadap tanda bukti hak dan daftar umum lainnya
  • Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya.
  • Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi

TINDAK PIDANA PERTANAHAN UPAYA TERAKHIR PENYELESAIAN SENGKETA

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga tindak pidana pertanahan dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan tanah yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya. Tindak pidana merupakan hal yang terpisah dengan pertanggungjawaban tindak pidana, maksudnya benar ada tindak pidana namun namun belum tentu pelakunya dapat dimintakan pertangggunjawaban atas tindak pidana dimaksud.

PASAL-PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK  PIDANA PERTANAHAN

  1. Pasal 167 KUHP, mengenai penyerobotan tanah.
  2. Pasal 263 KUHP, membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan.
  3. Pasal 264 KUHP, melakukan pemalsuan akta otentik.
  4. Pasal 266 KUHP, menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.
  5. Pasal 55 jo. Pasal 263 dan Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tentang peran pelaku.
  6. Pasal 274 KHUP, membuat atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat.

Pasal 385 KHUP, mengenai kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah.

Written by jesaya siahaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cerita 2 Polisi Nemplok di Kap Mobil Saat Hendak Menilang

Edvo Metro Pelayanan Hukum Berbasis Digital, Inovasi Kabidkum Polda Metro Jaya