in

Alat bukti kasus tanah

Terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah kasus tanah penyidik dapat meminta keterangan dari keterangan ahli dibidang pertanahan, bidang keperdataan dan bidang kenotariatan.

          Keterangan yang dapat di peroleh dari ahli bidang pertanahan adalah surat-surat yang berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah dari jaman belanda sampai sekarang.

          Keterangan yang dapat di peroleh dari ahli bidang keperdataan adalah dengan adanya akta notaris misal suatu perjanjian dapat ditanyakan apakah perjanjian tersebut sah dan tidak cacat hukum.

          Keterangan yang dapat di peroleh dari ahli bidang kenotariatan adalah apakah prosedur-prosedur yang dilakukan oleh seorang notaris sudah sesuai dengan aturan-aturan atau kode etik kenotariatan sehingga timbul produk akta notaris.

Berdasarkan pasal 184 kuhap yang dimaksud  alat  bukti yang sah adalah :

  1. keterangan saksi
  2. keterangan ahli
  3. surat
  4. petunjuk
  5. keterangan terdakwa
  6. berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan masalah kasus tanah dapat dijelaskan mengenai alat bukti berdasarkan pasal 184 kuhap sebagai berikut :

    keterangan saksiadalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebuit alasan dari pengetahuannya itu.

keterangan saksi dapat diperoleh dari instansi instansi terkait yang berhubungan dengan masalah pertanahan, seperti :

  • Kantor badan pertanahan nasional, yang biasanya pada bagian pendaftaran, pengukuran dan bag konflik dan sengketa yang menjelaskan hal ini, penyidik dalam hal ini dapat mendapatkan keterangan berupa ada atau tidaknya mengenai  warkah / alas hak penerbitan dari sertifikat serta terdaftar atau tidaknya sertifikat di kantor BPN.
  • Notaris : menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya perjanjian-perjanjian dan pengikatan jual beli dan pembuatan ajb yang berkaitan dengan obyek tanah.
  • PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) : menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan akta jual beli  tanah.
  • Camat, menjelaskan tentang akta jual beli  yang ditanda tangani oleh camat selaku ppat.
  • Lurah, menjelaskan tentang letak tanah berdasarkan buku letter c yang berada di kantor kelurahan berdasarkan girik yang dipegang oleh pemegang hak.

Bukti surat yang diperlukan dalam pembuktian perkara pidana dibidang pertanahan antara lain :

  • sertifikat ( hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha )
    • girik ( surat iuran pembangunan daerah ),
    • akta notaris/ppat.
    • dan surat-surat lainnya

petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya , baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

  • selain keterangan saksi, keterangan ahli dan surat dalam pembuktian perkara dibidang pertanahan diperlukan adanya petunjuk yang dapat memperjelas suatu kejadian .
  • petunjuk hanya dapat diperoleh dari :
  • –    keterangan saksi
  • –    surat
  • –    keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa:

keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Written by jesaya siahaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Edvo Metro Pelayanan Hukum Berbasis Digital, Inovasi Kabidkum Polda Metro Jaya

Bidkum Polda Metro Jaya menghadirkan digitalisasi pelayanan hukum Elektronik Advokasi Metro di pameran Lembaga Administrasi Negara (LAN)