in

PENCUCIAN UANG

Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) adalah Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pencucian Uang umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) langkah tahapan:

  1. Langkah pertama yakni uang/dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan di ubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/placement);
  2. Langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/layering);
  3. Langkah ketiga (final) merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegaiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

  1. Tindak pidana pencucian uang Aktif, yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010);
  2. Tindak pidana pencucian uang Pasif yang dikenakan kepada “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) . Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010);
  3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 ayat (2), yaitu:

  1. Korupsi;
  2. Penyuapan;
  3. Narkotika;
  4. Psikotropika;
  5. Penyelundupan tenaga kerja;
  6. Penyelundupan migran;
  7. Bidang perbankan;
  8. Bidang pasar modal;
  9. Bidang perasuransian;
  10. Kepabeanan;
  11. Cukai;
  12. Perdagangan orang;
  13. Perdagangan senjata gelap;
  14. Terorisme;
  15. Penculikan;
  16. Pencurian;
  17. Penggelapan;
  18. Penipuan;
  19. Pemalsuan uang;
  20. Perjudian;
  21. Prostitusi;
  22. Bidang perpajakan;
  23. Bidang kehutanan;
  24. Bidang lingkungan hidup;
  25. Bidang kelautan dan perikanan;
  26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Written by jesaya siahaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERSEKUSI

PENGARAHAN KEPADA BRIMOB DAN SABHARA NUSANTARA DARI KABIDKUM POLDA METRO JAYA BERSAMA WAKAPOLDA METRO JAYA