TENTANG BIDKUM

Bidang Hukum yang selanjutnya disingkat Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Bidkum bertugas :
Menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Bidkum menyelenggarakan fungsi :

  1. Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda
  2. Pensosialisasian dan penyuluhan hukum
  3. Penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota, keluarganya, dan pengemban fungsi kepolisian lainnya
  4. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat
  5. Pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan logistik di lingkungan Bidkum
  6. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi dan Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum

Bidkum dipimpin oleh Kabidkum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Bidkum terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan management personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkum.

2. Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Subbidsunluhkum)

Subbidsunluhkum bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan Polda dan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda;
b. Pemberian masukan substansi yang berkaitan dengan tugas Polri dalam penyusunan peraturan daerah; dan
c. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

3.Subbidang Bantuan Hukum (Subbidbankum)

Subbidbankum bertugas melaksanakan penerapan hukum, bantuan dan nasihat hukum serta HAM untuk menyelenggarakan fungsi:
a. Pemberian pendapat dan saran hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;
b. Penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;
c. Pemberian bantuan dan nasehat hukum bagi pemohon baik di dalam maupun di luar persidangan; dan
d. Pemberian bantuan hukum bagi institusi Polda pada proses persidangan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.